Membangun Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kantor Bupati Lobar

GIRI MENANG_ Tim Penkum/luhkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Selasa (25/10/2016) melakukan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang pesertanya seluruh Kepala Desa dan perangkat desa serta lurah se Kabupaten Lombok Barat bertempat   di aula Kantor Bupati Lombok Barat.

Acara Sosialsisasi di buka oleh Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid sekitar pukul 09.30 WITA. Dalam sambutannya Fauzan Khalid berharap kepada seluruh Kepala Desa dan perangkatnya untuk lebih mengenali hukum dan menjauhkan hukuman. Fauzan Khalid meminta kepada para peserta untuk mengikuti kegiatan ini agar terhindar dari perilaku korupsi. Pada kesempatan tersebut Fauzan juga menyambut baik keberadaan TP4D yang digagas Kejati NTB.  Moto “ Kenali hukum jauhkan hukuman” harus  dipahami  agar pembangunan di Lombok Barat dapat berkembang, karena dengan mengenali suatu regulasi diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib, dan saya mengapresiasi acara sosialisasi ini dan keberadaan TP4D yang dilaksanakan Kejati NTB sebagai program pendampingan dalam membangun infra struktur” ucapnya.

Narasumber sosialisasi Irwanuddin Tajuddin, Koordinator Bidang Intelijen Kejati NTB menyampaikan dalam pengadaan barang/jasa di desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dikerjakan secara swakelola dan dalam pelaksanaannya diharapkan mengacu kepada peraturan yang ada sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

“Karena pekerjaannya secara swakelola, diharapkan tidak ada perilaku yang menyimpang, harus tetap pada peraturan dan etika yang ada sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Barat tentang tata cara Pengadaan Barang/Jaasa di Desa sebagai acuan dalam pelakasanaan kegiatan.

Acara tersebut mendapat sambutan meriah dari para peserta yaitu dengan banyaknya pertanyaan  yang ditujukan kepada narasumber serta masukan/harapan kepada Pemda Lombok Barat agar kedepannya terdapat keseragaman dalam proses pembangunan di desa/kelurahan. Ditemui tim Website Kejati NTB, I Made Sutapa menjelaskan bahawa acara tersebut merupakan program Kejati NTB untuk lebih meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan permasalahan dan kendala yang berkembang saat kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa didesa, Kejati NTB hadir ditengah tengah mereka untuk mencegah jangan sampai praktek korupsi berpindah dari kota ke desa  dan   dengan moto “ kenali hukum dan jauhkan hukuman “ kita ingin masyarakat mengenali suatu hukum/peraturan untuk selanjutnya menjauhkan dari hukuman, kita ingin masyarakat yang cerdas dan jujur dalam pengelolaan keuangan di desa  melalui program jaringan masyarakat anti KKN” ucapnya sebelum meninggalkan aula Kantor Bupati Lombok Barat.