Pungli Prona, Kades Sekotong Barat di Giring Ke Kejaksaan

Kejaksaaan Tinggi (Kejati) NTB Kamis, tanggal 09/02/2017 sekitar pukul 11.00 Wita menerima tersangka dan barang bukti (Tahap II) perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan proyek operasi nasional agraria (Prona) persertifikatan tanah di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

Dihubungi tim Website Kejati NTB, Kasi Penkum Dedi Irawan, SH menyampaikan tahap II perkara pengurusan proyek operasi nasional agraria (Prona) persertifikatan tanah di Desa Sekotong Barat oleh NA, kepala Desa periode 2013 – 2019 dilakukan setelah dikeluarkan P21 atau berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti dari bidang pidana khusus dengan Nomor Surat  B-287/P.2.5/Ft.1/02/2017 tanggal 2 Pebruari kemarin” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama Kasi Penuntutan Kejati NTB, I Made Sutapa, SH menyampaikan tahap II perkara menyusul setelah dinyatakan lengkap, Sutapa juga akan segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. NA sendiri kini  ditahan selama 20 hari sejak hari ini sampai 28 Pebruari 2017di Lembaga Pemasyarakatan Mataram berdasarkan surat penahanan tingkat penuntutan nomor -25/P.2.10/Ft.1/02/2017 tanggal 9 Pebruari 2017

Sebagai informasi, NA, Kades Sekotong Barat  ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan pungutan liar kepada beberapa warga masyarakat Desa Sekotong Barat. NA melakukan pungutan liar sebesar Rp. 400.000,- per orang . Atas tindakan NA warga masyarakat keberatan dan merasa tertekan.

Tersangka NA, dijerat Pasal 12 huruf e, subsidair  Pasal 12 huruf b, lebih subsidair Pasal 12 A ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi